Page 122 - Konstitusionalisme Agraria

(PETANI) yang berafiliasi dengan PNI dan Persatuan Tani Nahdlatul
Ulama (PETANU) yang berafiliasi dengan NU (Achdian, 2009:39-42).
Sementara itu, militer juga punya kepentingan. Dengan beralihnya
sistem demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin, militer
diuntungkan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Perpu No.
38 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin
yang Berhak atau Kuasanya. Peraturan ini memperkuat Peraturan
Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/011/1958 tentang “Larangan
pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya,” yang
kemudian ditambah dan diubah dengan Peraturan Penguasa Perang
Pusat No. Prt/Peperpu/041/1959. Peraturan ini dikeluarkan oleh
militer untuk mengatasi klaim atau aksi sepihak dari organisasi-
organisasi yang berafiliasi dengan PKI dan PNI yang menduduki
perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan. Dengan
adanya peraturan ini, maka dominasi militer dalam penguasaan
perusahaan perkebunan dan pertambangan asing yang telah
dinasionalisasi menjadi semakin kuat. Ini pula yang menjadi cikal-
bakal berkembangnya bisnis militer dikemudian hari.
Pada periode ini juga telah ada peraturan yang menjadi
landasan untuk pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda
diatasnya. Pasal 18 UUPA telah mendelegasikan perlunya membuat
undang-undang tentang pencabutan hak-hak atas tanah. Pasal 18
UUPA berbunyi: “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan
bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak
atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang
layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.”
Dalam menjalankan ketentuan itu dibuatlah UU No. 20 Tahun 1961
tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang
Ada diatasnya.

Tahun 1963 dikeluarkan Perpu No. 5 Tahun 1963 tentang
Surat Hutang Land Reform. Surat Hutang Land Reform adalah
surat untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang tanahnya
dijadikan sebagai objek land reform. Ganti kerugian itu akan
diberikan sejumlah 10% dalam bentuk uang simpanan pada Bank
Koperasi Tani dan Nelayan, sedang sisanya berupa surat hutang land

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 91