Page 101 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

hanya sebagai dasar persiapan administratif perjanjian kerja
sama pemanfaatan lahan. Realisasi pelaksanaan kontrak atau
perjanjian sudah dapat dilaksanakan setelah terbit surat perintah
pelaksanaan kerja sama pemanfaatan lahan dari KSAD.
Keberhasilan PT MNC mendapatkan izin dari Kodam IV/
Diponegoro disinyalir berkat status Komisaris PT MNC Rianzi
Julidar sebagai seorang jenderal. Sebelum pensiun pada 29 Mei
2008, Rianzi Julidar menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli
KSAD. Menurut Asisten Manajer PT MNC Rully Aryanto, untuk
masuk ke dalam TNI AD, PT MNC memiliki koneksi dengan
orang dalam . Setelah mengajukan permohonan izin, PT MNC
melakukan presentasi ke KSAD. Dalam presentasi tersebut
terdapat pembahasan mengenai keuntungan dan kerugian bagi
TNI AD, hingga akhirnya tercapai kesepakatan kerja sama. 49
Setelah mendapatkan persetujuan dari Pangdam IV/
Diponegoro, pada 24 September 2008, PT MNC mengajukan izin
kepada pemerintah kabupaten Kebumen, dalam hal ini Bupati
Kebumen, untuk bisa melakukan eksplorasi tambang pasir besi
di Kecamatan Mirit. Menurut Peraturan Bupati Kebumen Nomor
104 Tahun 2008, Bupati mendelegasikan wewenang di bidang
perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).
Karena PT MNC telah melengkapi persyaratan, di antaranya
persetujuan pemanfaatan tanah milik TNI AD, KPPT memberikan
Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi bahan galian pasir besi
kepada perusahaan tersebut. Pemberian izin eksplorasi dengan
Nomor 503/002/KEP/2008 tersebut ditandatangani oleh Sabar
Irianto selaku Kepala KPPT pada 21 Oktober 2008.
Dengan diberikannya izin eksplorasi, PT MNC berhak
untuk melakukan survei permukaan pada area yang ditentukan
dan mengambil contoh pasir besi paling banyak 5 kilogram

49 Wawancara Rully Aryanto, Asisten Manajer PT MNC.

76 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik