Page 99 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

Urutsewu sebagai wilayah pertahanan, Tino berpendapat
bahwa penolakan tersebut bukan aspirasi mayoritas masyarakat,
melainkan hanya sebagian kecil warga yang mencatut nama
46
petani di wilayah pesisir selatan. Tino didukung oleh Kepala
Desa Kaibon Sunarto, Sekretaris Desa Kenoyojayan Martijo, dan
Kepala Dusun Sumberjati Sholeh.
Persoalan tanah di Urutsewu menjadi semakin rumit ketika
pemerintah kabupaten Kebumen mengamini bahwa di Urutsewu
terdapat tanah TNI AD yang digunakan sebagai wilayah uji coba
senjata. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031. Jauh
sejak masa pembahasan, rancangan peraturan daerah tersebut
telah meresahkan warga Urutsewu. Warga terus menolak isi dari
rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan wilayah uji
coba senjata TNI di Urutsewu dan pengakuan tanah sepanjang
500 meter dari garis pantai sebagai milik TNI AD. Karena itu,
peraturan daerah tersebut dinilai tidak memihak masyarakat
Urutsewu dan hanya menguntungkan TNI.

Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Mirit

Ketika benturan peruntukan fungsi tanah belum diselesaikan,
pemerintah daerah dan investor tergoda untuk mendapatkan
keuntungan dari kekayaan mineral berupa pasir besi di Urutsewu.
Investor yang tertarik di antaranya adalah PT Aneka Tambang dan
PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC). Secara formal, untuk
mendapatkan izin penambangan pasir besi, investor menghadapi
tantangan berat, yaitu harus mendapatkan rekomendasi dari
TNI AD karena wilayah pesisir selatan Kebumen merupakan

46 Paguyuban Kades Dukung RTRW Pertahanan

74 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik