Page 97 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

Miskin Indonesia (SRMI), Sekolah Rakyat Melu Bae (SRMB), dan
Lembaga Pengabdian Hukum (LPH) YAPHI. 40
Aksi unjuk rasa kembali dilakukan warga Urutsewu pada
1 Juli 2009 dalam rangka menolak latihan TNI AD yang akan
diadakan pada akhir Juli 2009. Aksi dilakukan dengan memasang
41
spanduk, poster, dan papan peringatan berisi larangan bagi TNI
AD menggelar latihan di kawasan Urutsewu. Doa bersama pun
digelar warga dalam aksi unjuk rasa tersebut. Namun, spanduk,
poster, dan papan peringatan hilang sehingga memancing
amarah warga. Keesokan hari, warga kembali melakukan aksi
dan memasang spanduk serta menggelar doa bersama. Dalam
aksi tersebut, beberapa warga sempat tersulut emosi dan berniat
mencabut patok pembatas lahan yang dipasang TNI AD. 42
Menanggapi aksi tersebut, Pangdam IV/Diponegoro Mayor
Jenderal Haryadi Soetanto menegaskan bahwa TNI AD tetap akan
melakukan latihan, termasuk uji coba alutsista di pesisir pantai
selatan Kebumen. Latihan dilakukan di lokasi tersebut karena
tanah yang digunakan adalah tanah milik TNI AD yang luasnya
mencapai ratusan hektare. Pernyataan tersebut berlawanan
43
dengan pernyataan Dandim 0709/Kebumen Letnal Kolonel (Inf)
Windiyatno. Menurut Windiyatno, kewenangan penggunaan
lahan Urutsewu ada pada pemerintah pusat. Windiyatno
menambahkan, TNI tidak mempunyai tanah di Urutsewu. Sebab,
tanah di Urutsewu adalah tanah negara. Siapa saja, baik TNI
maupun rakyat, boleh memakai tanah tersebut. 44

40 Petani Kebumen Tolak Latihan TN) AD di Lahan Urut Sewu
41 Petani Urut Sewu Larang
42 Sempat Akan Cabut Patok TN), Digagalkan
43 “Apapun Alasannya, TNI Harus Latihan, Petani Kawasan Urutsewu Tetap
Menolak

44 Dandim: Urut Sewu Paling Strategis
72 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik