Page 92 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

Pal batas yang dipakai pada zaman klangsiran diyakini
sebagai bukti batas tanah negara dan tanah rakyat. Batas
ini ditandai dengan kodifikasi Q222 untuk Desa Setrojenar
(Kecamatan Buluspesantren), Q216 untuk Desa Entak (Kecamatan
Ambal), dan Q215 untuk Desa Kaibon (Kecamatan Ambal).
Penyebutan warga untuk pal batas tersebut berbeda-beda di
setiap desa. Pal batas di Desa Setrojenar disebut pal budheg. Pal
batas di Desa Entak disebut pal keben. Pal batas di Desa Kaibon
disebut pal tanggulasi. Tidak ada pal batas yang melebihi jarak
250 meter dari garis pantai. 33
Pada 1960-an, tentara republik mulai menggunakan wilayah
Urutsewu sebagai tempat latihan. Menurut keterangan Samidja,
di sisi utara pal budheg sampai pal perbatasan Tanggul Angin
terdapat banyak pohon, seperti ketapang, dadap, kranji, dan
waru. Pohon-pohon itu hancur karena menjadi sasaran tembak
tentara pada 1963 sampai 1964. Sisa-sisa kayu dari pohon tersebut
kemudian diambil oleh warga.
Konflik tanah mengemuka pada 1980-an ketika TNI
AD (dulu ABRI) mendirikan kantor Dinas Penelitian dan
Pengembangan (Dislitbang) di Desa Setrojenar. Saat itu, TNI
AD membeli tanah dari Kepala Desa Setrojenar. Berikut ini
pernyataan Samidja mengenai kepemilikan tanah oleh TNI AD
dan pendirian Dislitbang TNI AD:

“Saking ngendikanipun Mbah Lurah Durohman, tentara wonten
mriki niki mboten gadhah tanah. Tentara wonten mriki niku
tujuan nyambut lapangan kangge uji coba senjata berat. Menawi
tentara wonten mriki gadhah tanah, niku Pak Lurah Djali sade
tanah bengkok kalih tanah rakyat. Lebar 100 meter, panjang 200
meter. Sing kagem mess.

33 Lampiran tanggapan FPPKS terhadap surat Bupati No. 590/6774 kepada Komnas
HAM, berdasarkan surat masyarakat Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren,
Kabupaten Kebumen pada Ketua Komnas HAM pada 13 Maret 2009.

Masalah Tanah dan Penambangan Pasir Besi 67