Page 94 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

dan membawanya pulang. Di rumah, mortir digunakan untuk
bermain-main sehingga meledak. Peristiwa itu memakan lima
korban jiwa.
Permasalahan semakin rumit ketika, sekitar Oktober 2007,
TNI AD melakukan pematokan atas tanah milik warga di Jalan
Diponegoro (dari Desa Ayam Putih sampai Desa Wiromartan)
sepanjang 22,5 kilometer dengan patok coran bertuliskan “TNI
AD . Pemasangan patok oleh TN) AD tidak hanya mencakup
area 500 meter dari garis pantai, tetapi telah bertambah lebar
hingga 750–1.000 meter. Dalihnya, patok tersebut adalah ring
pengamanan terjauh dan tanda pemberitahuan bagi personel
pengamanan supaya masyarakat tidak masuk melebihi jarak
500 meter.
Tindakan ini menyulut amarah warga yang menganggap
TNI AD mengambil tanah secara semena-mena. Warga kemudian
mengirimkan surat protes kepada Kodam IV/Diponegoro. Kodam
IV/Diponegoro tak memberikan tanggapan terhadap surat protes
36
tersebut. Namun, berdasarkan hasil musyawarah yang diadakan
di Pendapa Kecamatan Buluspesantren pada 8 November
2007, dinyatakan bahwa “TNI tidak akan mengklaim tanah
rakyat, kecuali tanah dengan lebar 500 meter dari bibir pantai
sebagaimana aturan yang ada . Pertemuan tersebut dihadiri oleh

jajaran Musyawarah Pimpinan Kabupaten (Muspika) Kebumen,
Kodim 0709/Kebumen, Sidam IV/Purworejo, Dislitbang TNI AD,
Kepala Desa Ayam Putih, Kepala Desa Setrojenar, Kepala Desa
Bercong, Ketua BPD dari tiga desa (Ayam Putih, Setrojenar, dan
Bercong), mantan kepala desa (dua orang), dan perwakilan warga
dari tiga desa (Ayam Putih, Setrojenar, dan Bercong).
37
36 Surat FPPKS mengenai tanggapan terhadap surat Komnas HAM No: 112/K/
PMT/2011 pada 28 Februari 2011.
37 Surat Bupati Kebumen kepada Komnas HAM perihal tanggapan atas surat
tentang latihan TNI AD di Urutsewu, Kebumen, pada 30 Juli 2010.

Masalah Tanah dan Penambangan Pasir Besi 69