Page 98 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

Menindaklanjuti tuntutan warga pada aksi di atas, pada
21 Juli 2009 dilakukan pertemuan antara TNI AD dan warga
Urutsewu yang tergabung dalam FPPKS. Acara ini diselenggarakan
untuk mencari penyelesaian terbaik antara petani dan TNI AD
berkaitan dengan ancaman pengadangan oleh warga petani
apabila latihan menembak yang akan dilakukan oleh taruna
Akademi Militer (Akmil) di Dislitbang TNI AD pada 22–25 Juli
2009 tetap dilaksanakan. Acara ini dihadiri oleh Bupati Kebumen
M. Nashiruddin Al Mansyur, Wakil Bupati Kebumen Rustriyanto,
Ketua DPRD Kebumen Probo Indartono, dan jajaran Muspika
Kebumen. Juga hadir para tokoh dan elemen masyarakat yang
menolak keberadaan TNI AD, di antaranya Koordinator FPPKS
Seniman, PMII Kebumen, dan LPH YAPHI Purworejo.
Setelah berjalan selama kurang lebih tiga jam, akhirnya
Bupati Kebumen membacakan hasil kesepakatan. Di antaranya
berisi bahwa Bupati akan berkoordinasi dengan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Tengah serta berkonsultasi ke Akademi
Militer terkait agenda latihan pada – Juli ; Bupati akan
mendesak Gubernur Jawa Tengah supaya latihan Akmil digelar
di luar Kebumen; dan Bupati menjamin tidak ada latihan TN) di

Urutsewu. Namun, nyatanya latihan TNI kembali digelar pada
45
25 Agustus 2010 dan dilanjutkan pada 21 September 2010. Karena
ditentang oleh warga Desa Setrojenar, tentara mengalihkan
tempat latihan di Desa Ambalresmi.
Tidak semua elemen masyarakat menolak keberadaan TNI
AD di wilayah Urutsewu. Kelompok warga yang menamakan
Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Ambal, misalnya, mendukung
jika kawasan di Kecamatan Ambal menjadi kawasan pertahanan
dan keamanan. Kelompok ini diketuai oleh Tino, Kepala Desa
Ambalresmi. Menanggapi aksi FPPKS yang menolak kawasan

45 Sengketa Tanah D)SL)TBANG TN) AD di Kebumen Capai Kesepakatan

Masalah Tanah dan Penambangan Pasir Besi 73