Page 105 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

perjalanan terjadi masalah, warga tak segan-segan menolak
penambangan pasir besi.
Penolakan kelima desa itu sejalan dengan penolakan
tambang pasir besi oleh anggota DPRD Kebumen. Salah satu
anggota Komisi A DPRD asal Kecamatan Mirit, Halimah
Nurhayati, secara tegas menolak rencana investor menambang
pasir besi. Dia juga mempertanyakan rekomendasi KP bagi
investor untuk mengeksplorasi lahan 1.000 hektare di Kecamatan
Buluspesantren, Ambal, dan Mirit. Apalagi, daerah pesisir
Kebumen itu merupakan lahan pertanian produktif dan telah
menjadi sentra produksi semangka dan melon. Selain itu,
kegiatan penambangan pasir besi juga rawan menimbulkan erosi.
Hal lain diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD
Kebumen Miftahul Ulum. Menurut dia, sesuai tata ruang,
pesisir Kebumen justru akan dihijaukan menurut rekomendasi
konsultan lingkungan hidup. Miftahul mengingatkan, manfaat
gumuk pasir atau gundukan di kawasan pesisir Kebumen itu
sangat penting untuk menahan tsunami dan gelombang laut
yang tinggi. Jika gundukan pasir laut itu ditambang, lalu sebagian
deposit pasir besi diambil, kekuatan pasir menjadi berkurang.
Dia lebih setuju apabila lahan tersebut ditanami berbagai pohon
untuk penghijauan. Sementara itu, Eno Safrudin dari Fraksi
Partai Amanat Nasional mengatakan, dari sisi tata ruang yang
pernah disampaikan ke jajaran eksekutif, daerah Urutsewu cocok
dikembangkan untuk pariwisata dan penghijauan. 53

53 “Kalangan Anggota DPRD Kebumen Menolak Rencana Penambangan Pasir

Besi di Sepanjang Pantai Selatan

80 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik