Page 107 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

Meskipun telah muncul penolakan penambangan pasir
besi, pembahasan AMDAL tetap berlanjut ke proses berikutnya,
yaitu penilaian AMDAL. Penilaian AMDAL dilakukan oleh
55
komisi penilai AMDAL tingkat provinsi. Oleh komisi penilai,
AMDAL penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit dinyatakan
memenuhi standar uji kelayakan. Pada akhirnya, dokumen
AMDAL pun disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. 56
Dari paparan di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten
Kebumen tetap melanjutkan proses perizinan penambangan pasir
besi meskipun terdapat gelombang penolakan warga. Hal ini tidak
lepas dari kepentingan pemerintah kabupaten Kebumen untuk
mereguk keuntungan dari penambangan pasir besi. Pemerintah
kabupaten Kebumen akan mendapatkan bagi hasil pajak (lihat
Tabel 5). Menurut Kepala KPPT Kebumen, berhubung Kabupaten
Kebumen belum memiliki peraturan daerah tentang usaha
pertambangan, maka pajak akan ditarik oleh pemerintah pusat
(Kedaulatan Rakyat, 25 Februari 2011).
Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Kebumen
memberikan IUP Operasi Produksi kepada PT MNC selama 10
tahun melalui surat bernomor 503/001/KEP/2011 pada 20 Januari
2011. Dalam surat izin produksi disebutkan, luasan lahan yang
akan ditambang mencapai 591,07 hektare. Dari luasan itu, tercatat
317,48 hektare tanah merupakan tanah milik TNI AD yang biasa
digunakan sebagai tempat latihan dan uji coba senjata.[]

55 Kebumen belum memiliki tim penilai amdal yang sudah mendapatkan
lisensi. Wawancara Siti Durotul Yatimah, Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Kantor
Lingkungan Hidup Kebumen.
56 Dalam karier militernya, Bibit Waluyo pernah menjabat sebagai Pangdam IV/
Diponegoro, Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, dan Pangdam Jaya.

82 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik