Page 40 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

negara-bangsa yang saling mengklaim kepemilikannya. Kedua,
ketika populasi atau bagian darinya melakukan protes keras
melawan kebijakan manajemen sumber daya mineral yang
ditentukan oleh pemerintah. Ketiga, ketika terjalin aliansi politik
untuk mengeruk sumber daya mineral sehingga mengacaukan
aktivitas lokal (Wickeri 2011: 113).
Di )ndonesia, konlik sumber daya alam dapat dibedakan
menjadi dua kategori waktu (Hadi 2006: 10–15). Pertama,
konlik warisan Orde Baru. Konlik pada masa ini terjadi antara
pemerintah dan pengusaha di satu pihak dan masyarakat di pihak
lain. Konlik yang terjadi pada masa Orde Baru disebabkan oleh
dominasi dan sentralisasi kekuasaan pemerintah yang sangat
kuat. Kedua, konlik di era Reformasi. Konlik pada masa ini

tidak hanya melibatkan masyarakat dengan pemerintah dan
pengusaha, tetapi juga terjadi antara pemerintah dan pemerintah
(misalnya, antardepartemen pemerintah), antardaerah, dan
antarmasyarakat. Konflik antara masyarakat dan pengusaha
terus terjadi sejak masa Orde Baru hingga Reformasi. Pengusaha
memiliki kekuasaan yang lebih kuat berupa sumber daya inansial,
asosiasi (kedekatan dengan pusat kekuasaan), dan tenaga ahli.
Teori konflik sumber daya alam ini dipakai untuk
menjelaskan hubungan sumber daya alam dan konflik yang
muncul di wilayah Urutsewu. Konlik di Urutsewu muncul karena
ada perebutan pengelolaan sumber daya antara TNI AD dan
masyarakat. Konlik semakin menjadi ketika ada penambangan
pasir besi di wilayah tersebut.

Ekologi Politik di Negara Dunia Ketiga

Kajian ekologi politik pertama kali diperkenalkan oleh Frank
Throne lewat artikel Nature Rambling: We Fight for Grass yang

Pendahuluan 15