Page 45 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik
P. 45

menyebut bahwa negara menjadi  amalgam   yang hanya
                                                           6
            mengutamakan kepentingan institusi dan jarang berbicara
            dalam satu suara ketika terjadi degradasi lingkungan. Ketika
            negara mengarahkan kebijakan antara degradasi atau konservasi
            lingkungan, negara tidak berbicara dengan satu suara, sehingga
            fungsi negara menjadi ambigu, antara menjadi “developer  atau
            “destroyer  lingkungan  Bryant     :    .
                                                                       7
                 Negara juga berperan dalam proses terjadinya eksklusi
             (all, (irsch, dan Li     ; Wickeri       maupun perampasan
            tanah (land grabbing)   Borras Jr. dan Franco     ; Levien
                                 8
            dalam rangka komersialisasi sumber daya alam. Hall, Hirsch, dan
            Li (2011: 12) menyebut bahwa kontradiksi hukum, agenda yang
            tidak konsisten, alokasi yang tumpang-tindih, dan bergesernya
            prioritas menjadi bukti bahwa kapasitas negara berkurang. Dalam
            menjalankan proses eksklusi, negara menggunakan kekuasaan
            regulasi, legitimasi, serta penggunaan kekuatan militer dan polisi
            bagi siapa saja yang melanggar regulasi.
                 Negara berpihak pada kepentingan bisnis karena negara
            mendapatkan keuntungan ekonomi, baik atas nama pendapatan
            negara/daerah maupun untuk pejabat negara, salah satunya
            melalui praktik perburuan rente (rent seeking). Perburuan rente
            adalah fenomena pemberian khusus kepada beberapa pengusaha

                  6 Secara  hariah  berarti  larutan  logam  dengan  air  raksa.  Kata  ini  untuk
            menunjukkan adanya sifat yang berbeda di dalam satu entitas.
                  7 Menurut Hall, Hirsch, dan Li (2011), eksklusi dapat dipahami ketika seseorang
            dicegah  untuk  mendapatkan  manfaat  dari  sesuatu,  termasuk  dari  akses  atas  tanah.
            Kurangnya akses atas tanah berimplikasi pada hak atas rumah, makanan, air, pekerjaan,
            dan akses pada keadilan. Berdasarkan penelitian di desa-desa di wilayah Asia Tenggara,
            mereka melihat bahwa eksklusi tanah dapat dipahami sebagai interaksi antara regulasi,
            kekuatan-paksa, pasar, dan legitimasi.
                  8 Perampasan tanah menjadi frase untuk menjelaskan terjadinya ledakan (trans)
            nasional atas transaksi komersialisasi tanah dalam produksi dan ekpor makanan, hewan,
            bahan bakar hayati, kayu, dan mineral. Proses politik perampasan tanah membentuk
            target, strategi dan taktik, organisasi, komposisi sosial, tujuan, dan ideologi perjuangan
            antipenjarahan.

               20     Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50