Page 358 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 331

penerjemahan kembali atas filosofi, asas, ajaran dan teori Hukum
Pertanahan Adat Indonesia (beschikkingsrecht) yang ditafsir ulang
secara kontemporer, dengan acuan dasar filosofi Pancasila dan
norma dasar konstitusional hak kekuasaan Negara dalam Pasal 33
UUD 1945 serta UUPA 1960. Dengan demikian, teori ‘de facto-de
jure’ ini, dapat secara sah, melalui Undang-Undang Pertanahan,
menghapus dan menggantikan kedua teori kepemilikan tanah
Belanda sejak VOC sampai Hindia Belanda di Indonesia,
namun masih dianut sampai 67 tahun kemerdekaan Indonesia.
Seiring dengan perubahan teori kepemilikan hak keperdataan
itu, pun berubah pula cara pandang berupa logika dan paradigma
untuk menafsirkan tindakan dan perbuatan hukum, termasuk
kewenangan pejabat Negara pembuat Akta Tanah. Logika dan
paradigma hukumnya, adalah harus untuk mewujudkan perintah
Pasal 33 UUD 1945 yaitu penggunaan tanah bagi peningkatan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai WNI. Sedangkan
pejabat pembuat akta tanah, hanyalah ‘pejabat pembuat akta
tanah’ (PPAT) professional yang tidak boleh dirangkap jabatan
oleh Notaris dan Camat. Karena dasar kewenangan Notaris dan
Camat, bersumber pada hukum perdata BW/KUHPInd. dan hukum
Administrasi serta Ketatanegaraan Hindia Belanda, yang sangat
bertentangan dengan tuntutan rasa keadilan rakyat Indonesia
sebagai WNI. Utamanya Notaris, tidak boleh merangkap
jabatan membuat akta tanah. Karena Notaris yang berpendidikan
hukum perdata BW/KUHPInd. hanya menguasai filosofi, asas,
ajaran, dan teori kepemilikan ‘eigendom’, akan selalu menciptakan
bentuk-bentuk tindakan hukum yang menerjemahkan filosofi dan
ajaran teori ‘eigendom’ privat dan Negara (domeinverklaing), sehingga
mengacaukan penegakkan Hukum Pertanahan serta Keagrariaan
Nasional Indonesia.
Jadi perumusan norma-norma yang menjadi kaidah
hukum dalam Undang-Undang Pertanahan Indonesia pun,
haruslah bersifat menerjemahkan filosofi Hukum Pertanahan
Adat yang telah diwujudkan dalam Pancasila, dengan acuan
hukum dasar konstitusional Negara yaitu UUD 1945. Maka