Page 354 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 327

UUD 1945. Selain itu, juga karena masyarakat hukum adat
termasuk hak-hak atas tanahnya, hanya perlu ‘di bawah ke
dalam pengaruh hukum nasional’, maka tidak diperlukan
adanya perubahan hak adat melalui lembaga konversi. Karena
itu, pemastian keberadaan hak-hak adat masyarakat hukum
adat atas tanahnya maupun hak- hak tanah adat lainnya,
tidak perlu didaftarkan menurut ketentuan PP No. 24/1997.
Demikian juga, pertimbangan tentang kesulitan
mendaftarkan hak-hak atas tanah adat seperti ‘hak
ulayat’ karena bersifat komunal, adalah alasan yang salah.
Kesalahannya disebabkan pada dua alasan: pertama, karena
‘hak ulayat’ bukanlah sejenis hak keperdataan, sehingga tidak
dapat dijadikan objek pendaftaran hak, dalam hal ini sistim
pendaftarannya masih menganut teori kepemilikan ‘eigendom’;
kedua, hukum adat tidak mengenal konsep ‘hak komunal’
melainkan ‘hak bersama’, sehingga menyatakan ‘hak ulayat’
adalah bersifat komunal, adalah suatu kekeliruan, karena itu
‘hak ulayat’ tidak perlu didaftar.

22. Petugas ukur berkewajiban ukur setepat mungkin dan
uji materiil dokumen:
Petugas ukur atau surveyor, berkewajiban melakukan
uji kebenaran materiil atas dokumen pendukung pengukuran
bidang tanah bagi penetapan batas dan letak patok batas
bidang tanah sebelum diukur. Artinya bilamana penunjuk
letak patok dan garis batas bukan dilakukan oleh
pemilik sebenarnya yang saling bertetangga langsung,
maka petugas ukur berkewajiban untuk meminta surat
kuasa khusus, dengan tambahan tanggungjawab penerima
kuasa untuk tetap bertanggungjawab atas kesalahan atau
kekeliruan penunjukkan batas yang dilakukannya. Karena
penunjukkan letak titik patok dalam kesepakatan batas,
adalah tanggungjawab pemilik tanah sebenarnya, sehingga
menjadi beban tindak pidana bilamana dilakukan secara
salah, sebab kesalahan itu bisa berarti mendaku/mengklaim