Page 352 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 325

kewenangan hukum itu antara lain mengenai pengujian
kebenaran materiil dari dokumen pendukung, memastikan
bahwa letak tanah yang dibuatkan akta tanahnya tidak
melanggar tata ruang dan merusak lingkungan hidup,
termasuk bertanggungjawab secara pidana atas semua cacad
tersembunyi dalam pembuatan akta tanah bagi perbuatan
hukum perjanjian tanah.

19.2. Pembuatan APJB/PPJB adalah kejahatan hukum
(kriminal):
Perbuatan yang termasuk cacad tersembunyi, adalah
pembuatan surat perjanjian atau kesepakatan yang disebut
APJB/PPJB. Maka pembuatan akta APJB/PPJB, adalah
termasuk perbuatan pidana, sebab ketentuan dasar perjanjian
tanah dalam Hukum Pertanahan Nasional, adalah harus
dilakukan oleh dan di antara para pemilik tanah sebenarnya.
Maka mereka yang menguasai tanah bukan sebagai pemilik
sebenarnya seperti para ‘spekulan’ atau ‘makelar’ tanah,
adalah perbuatan pidana yang melanggar hak keperdataan
pemilik tanah sebenarnya. Hal itu, sudah harus dipastikan
oleh pejabat pembuat akta tanah. Demikian pula,
pembuatan akta tanah yang tidak teliti sehingga bidang
tanah yang sebelumnya sudah dibebani dengan hak ‘gadai
tanah’ (gade), tetapi tidak diteliti oleh pejabat PPAT sebelum
membuat ‘akta jual beli’ (APJB), adalah merupakan cacad
tersembunyi, sehingga kelalaian pejabat PPAT yang tidak
teliti dalam menguji materiil ketika akan membuat akta
tanah, adalah suatu perbuatan kejahatan hukum pidana.
20. Pejabat hukum untuk ‘perjanjian yang ada hubungannya
dengan tanah’:
Perbuatan hukum untuk ‘perjanjian yang ada
hubungannya dengan tanah’, itu disebut juga ‘perjanjian
untuk hubungan keagrariaan’ yaitu untuk mengolah dan
memanfaatkan tanah agar berdaya dan berhasil guna, yang
disebut juga ‘perjanjian agraria’ (agrarisch betrekkingen).