Page 355 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

328 Herman Soesangobeng

tanpa hak bagian tanah milik orang lain. Tanggungjawab
mana, tidak berakhir dengan selesainya penunjukkan batas
bidang tanah, tetapi tetap melekat terus selama tidak ada
gugatan pihak lain yang menyanggah kebenaran letak titik
patok dan garis batasnya. Karena itu, seorang penerima
wakil penunjukkan batas yang menandatangani berita
acara kesepakatan batas pun, tetap memiliki tanggungjawab
pemilik sebenarnya itu.
Demikian juga mengenai ketepatan letak titik patok
dengan koordinatnya pun harus dibuat setepat mungkin
dengan selisih perbedaan yang sekecil mungkin. Jadi ukuran
besaran luasnya bidang tanah, haruslah pasti sehingga tidak
boleh dengan mudah menggunakan tanda perkiraan luas
dengan simbol ±. Hal ini diperlukan, karena sifat pendaftaran
hak Indonesai besifat positif. Jadi tradisi pendaftaran pajak
dan hak Belanda di Hindia Belanda yang bersifat negatif, harus
benar-benar diakhiri dan diubah menjadi positif. Selanjutnya,
karena sistim pendaftaran positif membebani tanggungjawab
Negara dan Pemerintah untuk membayar ganti rugi kepada
pemilik lain yang karena sebab kelailaian, kealpaan, penipuan
menyebabkan terjadinya kesalahan pendaftaran atas subjek
pemegang hak maupun data bidang tanahnya, maka petugas
ukur atau surveyor juga bertanggungjawab pidana atas hasil
ukur yang menyebabkan diterbitkannya surat ukur yang cacad
hukum. Meski demikian, pemegang hak terdaftar, harus
dilindungi Negara sehingga sertipikat hak ‘de jure’-nya tidak
boleh dibatalkan dan bidang tanahnya pun dikembalikan
kepada pihak penggugat yang dibenarkan Hakim. Karena itu,
penggugat yang dibernarkan Hakim, berhak menerima
pembayaran ganti rugi dari Negara, atas kesalahan kerja
petugas ukur sebagai pejabat Negara.