Page 151 - Biografi Managam Manurung
P. 151

136   Oloan Sitorus, Dwi Wulan P., Widhiana HP.


           memulai dengan penataan sarana dan lingkungan kantor terlebih
           dahulu. Sepanjang ada dananya akan digunakan untuk merehab
           atau membangun ruangan yang layak, lebih bersih dan lebih terbuka.
           Ruangan arsip, ruangan kerja, toilet dan taman, semuanya dibenahi.
           Tidak mengherankan jika kemudian di lingkungan BPN RI setelah
           beliau menjadi Sestama, perbaikan Gedung BPN RI bisa berubah
           lebih baik seperti yang kita sudah nikmati dan saksikan bersama.
               Terobosan-terobosan perubahan sistem yang dirasa menjadi
           sumbatan atau sumber kelambatan di dalam proses Kenaikan
           Pangkat di BPN RI dengan sistem Meja Bersih, menjadi Kesan saya
           kepada beliau yang boleh dikatakan sebagai upaya maju, ditandai
           dengan tidak adanya keterlambatan serta turunnya Surat Keputusan
           tepat waktu. Transparansi yang dimulai di Biro Orpeg ini, menjadi
           semangat yang menular sampai ke  bidang pelayanan di daerah-
           daerah. Plt Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur, dimanfaatkan betul
           oleh Pak Managam untuk berkoordinasi dengan Gubernur Jawa
           Timur yang waktu itu getol mendorong BPN agar Sertipikat Massal
           dikembangkan di 34 Daerah Tingkat II se Jawa Timur. Konsekuensi-
           nya, penyuluhan lewat Baliho yang berfotokan Pak Managam dan
           Gubernur Jawa  Timur dilakukan, sebagai ajakan untuk menser-
           tipikatkan tanahnya.
               Ada hal yang krusial waktu itu, yakni soal biaya misal, apakah
           harus dibedakan per bidang atau dibuat sama saja?. Gubernur berha-
           rap ditetapkan sama rata seperti Sertipikasi Program Strategis
           Pertanahan, agar lebih banyak masyarakat yang ikut karena bisa
           menjangkau biaya yang terjangkau. Padahal, jika persertipikatan
           swadaya maka besar kecilnya disesuaikan dengan luasan bidang
           masing-masing. Pengalaman inilah kemudian, dalam PP 13 Tahun
           2010 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
           yang berlaku pada  Badan Pertanahan Nasional, telah diakomo-
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156