Page 34 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

nama laki-laki dalam proses pengadministrasian kepemilikan tanah,
dan mekanisme pajak progresif bisa dilakukan; (ii) pemeriksaan
rinci atas sejarah tanah untuk kepentingan perempuan; (iii)
sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat dalam mendorong
upaya pengarusutamaan gender dalam soal sertifikat tanah; dan
(iv) mendorong munculnya kesadaran baru dari pemaknaan
ulang terhadap falsafah koncowingking yang berimbas pada upaya
mengurangi sistem patriakhi dalam kasus pengadministrasian
tanah. Empat afirmasi tersebut diharapkan dapat menjamin hak-
hak kepemilikian dan aksesibilitas kaum perempuan terhadap
sumber daya ekonomi berupa tanah dapat terlindungi. Akhirnya,
kesejahteraan hidup diri dan keluarganya dapat terjamin di masa kini
dan masa yang akan datang.

Daftar Pustaka
Bachriadi, Dianto dan Lucas, Anton 2001, Merampas Tanah Rakyat,
Kasus Tapos dan Cimacan, Kepustakaan Populer Gramedia
(KPG), Jakarta.
Fakih, Mansour 2004, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Pustaka
Belajar, Yogyakarta.
Harsono, Boedi 1977, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan
UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Yogyakarta.
Humaedi, M. Alie & Anton Lucas 2012, Sertifikasi Tanah di Pedesaan
Jawa, Indonesia Government Research Partnership (AIGRP),
Australia.
Jazuni 2004, Penyelesaian Kasus Perceraian dan Pembagian Harta
Bersama dalam Keluarga di Pulau Bawean, Tesis UI, Jakarta:.
Koentjaraningrat 2002, Pengantar Ilmu Antropologi, PT. Rineka Cipta,
Jakarta.
Anonim 2017, Nawacita Reforma Agraria, Koran Sindo, dilihat
pada 5 Oktober 2017, https://nasional.sindonews.com/
read/1242220/18/nawacita-reforma-agraria-1506129727.

14