Page 36 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia
P. 36

Buana Gender: Perspektif Perwujudan

                 Urgensitas Berkeadilan Hak Atas Tanah
                           untuk Kaum Perempuan


                               Fujianti Yuthika Faridah


            Pendahuluan
                   Berbagai studi  menunjukkan  perwujudan  keadilan sebagai
            asas dalam  pemenuhan  hak asasi  perempuan  sangat  jauh dari
            harapan. Ketidak adilan gender merefleksikan budaya partiarchi yang
            menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki yang
            ditunjukan melalui nilai, praktik budaya, system social dan penafsiran
            agama  yang bias  gender. Budaya ini mempengaruhi  pola  pikir,  pola
            perilaku, pengambilan keputusan dan kebijakan yang ada.
                   Perbedaan  laki-laki dan  perempuan  selalu disangkut  pautkan
            dengan perbedaan fungsi kehidupan bersosial. Perempuan mengalami
            diskriminasi nkdalam berbagai bidang kehidupan. Sejak zaman dahulu,
            kebudayaan dibangun oleh  laki-laki, akhirnya  berbagai  norma dan
            peraturan disusun berdasarkan kepentingan laki-laki yang menyebabkan
            perempuan  tidak dianggap  sebagai  mitra  yang  sejajar dengan  laki-
            laki. Akhirnya, perspektif ini menimbulkan berbagai diskriminasi dan
            ketidak adilan  terhadap  perempuan.  Ketidak adilan  ini  salah  satunya
            dalam memperoleh manfaat ekonomi dan sosial. Seperti, kepemilikan
            keluarga  yaitu  tanah,  rumah,  dan barang berharga lainnya  sekalipun
            kepemilikan tersebut diperoleh secara bersama-sama. Hal ini sangat jauh
            dari  kesetaraan gender  yang  selama  ini di gembar-gemborkan  bahwa
            perempuan setara hak miliknya dengan laki-laki.
                   Kesetaraan  gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki
            dan  perempuan  untuk memperoleh kesempatan  serta hak-haknya
            sebagai manusia,  agar mampu berperan  dan berpartisipasi  dalam
            kegiatan  politik,  hukum, ekonomi,  sosial  budaya,  pendidikan dan


                                         16
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41