Page 41 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

laki-laki dan perempuan yang menunjukkan adanya ketimpangan
yang sangat signifikan (Data BPN 2012). Bahkan, Data Komisi Nasional
Penghapusan kekerasan terhadap perempuan tahun 2010 mencatat 395
perempuan menjadi korban penggusuran. onflik lahan dan penggusuran
seringkali mengandung intimidasi, kekerasan fisik dan psikologis,
pelecehan seksual, penangkapan, hingga kriminalisasi.
Data real selanjutnya, tentang kepemilikan tanah antara laki-
laki dan perempuan menunjukkan ketimpangan yang signifikan juga.
Laki-laki pemilik anah berjumlah 939 orang, sedangkan perempuan
128 orang (BPN 2011). Sementara profil keterlibatan perempuan dalam
kepemilikan, pemanfaatan, dan pengadministrasian hak atas tanah
harta bersama di kabupaten Sleman, DIY, mayoritas sertifikatnya atas
nama suami (laki-laki). Akibatnya, akses dan kontrol istri terhadap
harta bersama rendah (DFID, 2001).

Realisasi prinsip Pertanahan Bagi Perempuan
Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi
yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan
mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur
salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut
hak.Persamaan hak dalam memperoleh hak atas tanah adalah hak
yang diterima oleh perseorangan atau badan hukum selaku pemegang
kekuasaan atas tanah. Hak atas tanah memberi wewenang kepada yang
mempunyai untuk mempergunakannya tanah yang bersangkutan.
Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan pernah
menyampaikan mengenai pentingnya perlindungan hak perempuan
atas tanah. Tanah bagi perempuan, adalah penyedia sumber kehidupan
dan penghidupan perempuan, seperti kebutuhan pangan, sumber
produksi, sosial, spiritual, dan kesehatan. Selain itu, tanah juga
memiliki makna politik bagi perempuan, keberlangsungan hidup
dirinya, keluarganya dan komunitasnya”. Akan tetapi, hal tersebut tidak
membuat perempuan memiliki akses dan kontrol yang sama dengan

21