Page 37 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan
dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga
meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik
terhadap laki-laki maupun perempuan (Mahfiana 2016, 32).
Analisis gender dalam menganalisis konsep manusia dan
lingkungan dikategorikan yang melakukan dekonstruksi definisi
interaksi antara manusia dengan alam. Gender dipilih Schubart karena
merupakan diskursus akademis yang menonjol yang didasarkan pada
latar belakang feminisme. Goldman and Schurman (2000) juga meyakini
bahwa gender adalah tema penting bagi para peneliti ekologi politik.
Mereka berpendapat gender dapat mempertajam relasi alam-masyarakat
dan oleh karena itu fundamental untuk memahami akses sumber daya
dan degradasi lingkungan. Gender dan lingkungan mengintegrasikan
dan mempromosikan perempuan sebagai pemeran utama dalam
program pembangunan lingkungan (Wongdesmiwati 2014).

Ketidak setaraan dalam kepemilikan antara perempuan dan
laki-laki merupakan fakor lain yang menunjukan adanya ketidak
setaraan akses pada peluang ekonomi. Namun, berbagai upaya untuk
meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi sering
tidak memperhitungkan adanya kebutuhan jaminan kepemilikan
usaha, penggunaan dan pengendalian terhadap harta milik perempuan
termasuk tanah. Hal ini disebabkan masih terdapatnya nilai-nilai dan
norma-norma yang menganggap laki-laki sebagai pemilik kekayaan
yang sah dalam rumah tangga (Irianto 2006, 458).

Wujud Ketidak Setaraan Gender dalam Hukum dan
Implementasi
Perempuan dalam masyarakat lokal dan adat menghadapi
tantangan untuk memastikan pengakuan dan perlindungan atas hak
penguasaan lahan mereka akibat adanya diskriminasi berbasis gender
dalam undang-undang, tradisi dan praktek. Diskriminasi ini dapat
membatasi kemampuan perempuan untuk mengakses dan menguasai

17