Page 40 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia
P. 40

Tanah  dalam  kehidupan  manusia  mempunyai  arti  penting
            untuk kehidupan maupun  tempat  peristirahatan  terakhimya. Selain
            mempunyai  arti  penting  bagi manusia,  tanah juga mempunyai
            kedudukan  yang  strategis untuk pembangunan  bangsa.  Hak  atas
            tanah  adalah  hak  yang  memberi  wewenang  kepada  seseorang  yang
            mempunyai hak  untuk mempergunakan  atau mengambil manfaat
            atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan
            atas tanah.  Hak  Rakyat  atas tanah,  secara  konstitusi telah  diemban
            pemerintah  sejak  terbitnya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960
            tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  lebih  dikenal
            dengan UUPA. Pasal 9  ayat (2)  yang menentukan: “Tiap-tiap
            warga negara Indonesia, baik laki-laki  maupun  wanita mempunyai
            kesematan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta
            untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun
            keluarganya”. Pasal ini sungguh yang sangat maju, yang menentukan
            hak, kesempatan dan manfaat yang sama dan adil, mengenai pemilikan
            dan pemanfaatan tanah, bagi perempuan dan laki-laki (Luhulima 2007,
            175).
                   Sesungguhnya  anggapan bahwa laki-laki memiliki hak  yang
            lebih  besar terhadap  kepemilikan tanah tidak terlepas  dari  budaya
            dan tradisi yang  berlaku pada  mayarakat  Indonesia pada umumnya.
            Hal ini menunjukan adanya kebiasaan dan pelaksanaan hukum yang
            merugikan hak kepemilikan perempuan. Fenomena ini  menunjukan
            adanya  ketidaksetaraan gender dalam  hukum dan  implementasinya.
            Meskipun  pasal  32  (2)  Undang-undang  No.  1  tahun  1974  tentang
            perkawinan menjamin kesetaraan hak dan kedudukan suami, dalam
            keluarga dan  kehidupan  sosial,  tetapi  dalam  prakteknya  perempuan
            dirugikan dalam hal kepemilikan tanah (Irianto 2006, 458).
                   Kesenjangan kondisi dan  posisi  perempuan dan laki-laki juga
            dipengaruhi oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  bias gender
            karena dalam bidang hukum masih banyak dijumpai penerapan hukum
            yang diskriminatif gender.  Faktor  penyebab  kesenjangan gender  pada
            aspek  tanah, diantaranya data  real tentang  kepemilikan tanah  antara
                                         20
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45