Page 40 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia
P. 40
Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti penting
untuk kehidupan maupun tempat peristirahatan terakhimya. Selain
mempunyai arti penting bagi manusia, tanah juga mempunyai
kedudukan yang strategis untuk pembangunan bangsa. Hak atas
tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang
mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat
atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan
atas tanah. Hak Rakyat atas tanah, secara konstitusi telah diemban
pemerintah sejak terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal
dengan UUPA. Pasal 9 ayat (2) yang menentukan: “Tiap-tiap
warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai
kesematan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta
untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun
keluarganya”. Pasal ini sungguh yang sangat maju, yang menentukan
hak, kesempatan dan manfaat yang sama dan adil, mengenai pemilikan
dan pemanfaatan tanah, bagi perempuan dan laki-laki (Luhulima 2007,
175).
Sesungguhnya anggapan bahwa laki-laki memiliki hak yang
lebih besar terhadap kepemilikan tanah tidak terlepas dari budaya
dan tradisi yang berlaku pada mayarakat Indonesia pada umumnya.
Hal ini menunjukan adanya kebiasaan dan pelaksanaan hukum yang
merugikan hak kepemilikan perempuan. Fenomena ini menunjukan
adanya ketidaksetaraan gender dalam hukum dan implementasinya.
Meskipun pasal 32 (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan menjamin kesetaraan hak dan kedudukan suami, dalam
keluarga dan kehidupan sosial, tetapi dalam prakteknya perempuan
dirugikan dalam hal kepemilikan tanah (Irianto 2006, 458).
Kesenjangan kondisi dan posisi perempuan dan laki-laki juga
dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang bias gender
karena dalam bidang hukum masih banyak dijumpai penerapan hukum
yang diskriminatif gender. Faktor penyebab kesenjangan gender pada
aspek tanah, diantaranya data real tentang kepemilikan tanah antara
20