Page 39 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

abstrak (abstract norm) yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 28
H UUD 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak mempunyai hak
milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapapun.”, Makna yuridis yang dapat diambil
adalah bahwa hak milik sebagai hak perseorangan telah menjadi bagian
yang integral dari hak asasi manusia (human right).
Pengakuan ini dipertegas di dalam pasal 36 Undang-Undang
No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai
berikut:
1. Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi
pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan
cara yang tidak melanggar hukum.

2. Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan
sewenang-wenang dengan secara melawan hukum.
3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.
Sejarah menunjukan bahwa pada masa lalu perempuan tidak
menerima waris tanah, oleh karena itu pada masa lalu perempuan tidak
berhak mengelola tanah. Alasan yang melatar belakangi ketentuan adat
tersebut adalah diantaranya: pada masa lalu letak dan kondisi tanah/
ladang yang digarap tidak memungkinkan untuk dilalui dan digarap
oleh perempuan;1 dan jarak antara ladang dengan tempat tinggal
sangat jauh, lalu pilihannya jatuh pada perempuan (istri) tinggal di
rumah mengurus rumah dan anak, sedangkan laki-laki (suami) pergi
ke ladang. Namun, saat ini, alasan tersebut tidak relevan. Letak ladang
dengan tempat tinggal dapat dijangkau dengan mudah baik dengan
berjalan kaki atau menggunakan kendaraan, peran mengurus rumah
tangga termasuk di dalamnya mengurus anak dapat dipertukarkan
antara istri dan suami. Oleh karena itu maka perempuan pun berhak
mengelola tanah (2017). Dengan demikian, perempuan berhak
mengelola tanah dan tidak ada satu alasanpun yang dapat melarang
perempuan untuk mengelola tanahnya (Produk 1, 2017)

19