Page 32 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

itu lebih identik kepada posisi dan sosok perempuan, maka
pengarusutamaan itu juga perlu didorong dalam bidang administrasi
dan bukti kepemilikan tanah. Perempuan perlu mendapatkan
afirmasi untuk mencantumkan nama diri di dalam bukti-bukti
kepemilikan tanah, baik itu harta bersama, harta warisan, harta
bawaan, dan harta hibahnya. Tujuan pengarusutamaan sesungguhnya
adalah perlindungan terhadap hak dan martabat perempuan, serta
upaya pemerintah untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada
perempuan untuk dapat berkarya, bekerja dan berkontribusi dalam
sektor apapun. Dampak dari keterlibatan itu adalah peningkatan
kesejahteraan hidupnya dan jaminan terhadap hak-hak dasarnya
sebagai manusia dan sebagai sosok dalam kehidupan bermasyarakat
dan berrumah tangga. Dengan demikian, afirmasi sertifikasi tanah atas
nama perempuan dengan pengejewantahan prinsip pengarusutamaan
gender atau perempuan pada proses pengadministrasian tanah dan
bukti-bukti kepemilikan lainnya diharapkan dapat melindungi hak-
hak kaum perempuan dalam akses sumber daya ekonomi, sehingga
kesejahteraan ekonominya tetap terjaga. Berbagai upaya dan strategi
perlu didorong untuk mendukung prinsip kebijakan pengarusutamaan
perempuan dalam pengakuan kepemilikan tanahnya. Setidaknya ada
empat strategi dalam mendorong afirmasi itu dilakukan. Pertama,
adanya pembatasan pencantuman nama laki-laki dalam proses
pengadministrasian kepemilikan tanah. Pencantuman nama seorang
laki-laki dalam sertifikat tanah milik satu keluarga perlu dibatasi dua
sampai tiga kepemilikan dengan luasan tertentu. Sistemnya seperti
apa yang dilakukan dalam pajak progresif kepemilikan kendaraan
bermotor. Kedua, pemerintah, khususnya Badan Pertanahan Nasional
perlu melakukan pemeriksaan terinci mengenai hak awal dan sejarah
kepemilikan tanah yang diajukan dalam proses pengadministrasiannya.
Jika ia terdeteksi milik perempuan, baik berasal dari tanah warisan, tanah
hibah ataupun tanah harta bersama, maka perlu ditetapkan aturan yang
jelas dan tegas mengenai pencantuman nama perempuan si pemilik
awalnya. Ketiga, sosialisasi terus menerus yang dilakukan pemerintah,

12