Page 29 - Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas Swasembada Beras Di Kabupaten Sukoharjo
P. 29

14  Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas Swasembada Beras
                 di Kabupaten Sukoharjo


             dan pemerataan pembangunan.  Keberlanjutan  sistem  lahan
             berkelanjutan tersebut diformulasikan melalui pola pengembangan
             dan  pengelolaan lahan berkelanjutan  dengan menggunakan
             pendekatan sistem dan mendayagunakan berbagai faktor/komponen
             yang berpengaruh terhadap lahan berkelanjutan tersebut.
                 Haryadi (2009) mengadakan penelitian yang berkaitan dengan
             kebijakan dan ketahanan pangan di kawasan periurben Kabupaten
             Bantul. Hasil penelitiannya bahwa di daerah periurben Kabupaten
             Bantul perlu dilakukan pembuatan Rencana Detail Tata Ruang yang
             baru karean alih fungsi lahan yang cepat, prioritas pengembangan
             kawasan  digunakan untuk untuk  menunjang  program  kebijakan
             lahan  dan  ketahanan  pangan,  dan  paya  pengendalian alih  fungsi
             lahan tidak hanya pada peraturan, tapi sangsi harus jelas dan tegas,
             kemudian dianjurkan untuk mengadakan perintisan lahan pertanian
             abadi atau lahan pertanian berkelanjutan.

                 Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  sebagaimana  telah
             dilakukan  oleh  Hidayatullah,  dkk,  (2002),  Irawan (2005),  Bakar
             (2008), dan Haryadi (2009), penelitian ini difokuskan pada perubahan
             penggunaan lahan pertanian (sawah) dengan bantuan pengindraan
             jauh atau Citra Satelit ALOS. Dikaji dari aspek ontologi, hakikat dari
             perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian penyalahi
             aturan  yang  telah  ditetapkan,  karena  akan  merusak  lingkungan
             baik biotik maupun abiotik. Perubahan penggunaan lahan memang
             berbeda dengan pelanggaran lainnya yang diatur lebih rinci seperti
             pada  Hukum  Acara  Perdata  maupun  Pidana,  namun  merupakan
             pelanggaran khusus  dimana mereka membutuhkan  ruang  untuk
             keperluan lainnya yang dianggap lebih perlu tanpa mengindahkan
             lingkungan buatan berupa lahan pertanian. Lahan pertanian (sawah)
             termasuk didalamnya jaringan irigari teknis merupakan subsidi dari
             pemerintah bagi keperluan irigari khususnya tanaman padi sawah.
             Irigasi menjadi mubazir karena makin sedikit lahan diperuntukan
             bagi pertanian dan dampak lebih luas mengakibatkan swasembada
             beras akan  mengalami gangguan,  sehingga diperlukan  import
             pangan (beras) dari daerah lain atau negara lain.
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34