Page 64 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

50 Oloan Sitorus
2. Rendahnya kesadaran ruang masyarakat

Rendahnya kesadaran-ruang masyarakat tampak dari
kesulitan pelaksanaan KT untuk memperoleh persetujuan
lengkap dari seluruh peserta KT dan rendahnya besarnya
STUP yang dapat ditentukan untuk disumbangkan oleh
peserta KT, yang hampir tidak pernah memenuhi syarat ideal

sesuai ide dasar KT. Praktik pelaksanaan KT di Indonesia
selama ini, sangat sulit memperoleh persetujuan dari 100%
pemilik tanah dan/atau yang menguasai tanah di lokasi yang
telah ditetapkan untuk menyerahkan STUP. Bahkan besar
STUP masih sangat rendah jika dibandingkan dengan STUP
yang ideal sesuai konsep dasar KT. Di Indonesia, rata-rata
STUP masih sekitar 14% dari luas tanah. Jika STUP konsisten
10
direncanakan untuk prasarana jalan, fasilitas umum dan TPBP
(Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan atau disebut juga Cost
Equivalent Land), maka secara teoretis besarnya STUP yang
ideal adalah 40% dari luas tanah (atau nilai tanah) peserta
KTP sebelum dilakukan penataan. Jumlah itu diproyeksikan
untuk penggunaan sebagai berikut: 25% untuk prasarana jalan
dan fasilitas umum lainnya, sedangkan 15% untuk ongkos
pembiayaan KTP tersebut, termasuk ongkos yang bersifat
administratif. Dengan demikian, setelah KTP luas tanah yang

dikembalikan kepada pemilik tanah hanya tinggal 60% dari
luas tanah semula (sebelum KTP). 11

10 Yuswanda Tumenggung, loc. cit.
11 William A. Doebele, Land readjustment, D.C. Heath and
Company, U.S.A., 1982, hlm. 11.