Page 66 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 66
52 Oloan Sitorus
Kecenderungan masyarakat masih lebih mengedepankan hak
daripada kewajiban.
3. Melemahnya perspektif ruang SDM ATR/
Pertanahan
Sejak BPN ditingkatkan struktur organisasinya dari
Direktorat Jenderal Agraria menjadi Lembaga Pemerintah
NonDepartemen yang langsung bertanggungjawab kepada
Presiden berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 1988 tentang
Badan Pertanahan Nasional (BPN), fungsi utama BPN adalah
sebagai administrator pertanahan. Fungsi sebagai pelaksana
Politik Pertanahan/Agraria sebagaimana pernah diemban
pada tahun 1955-1965 sudah tidak menjadi domain BPN lagi.
Dalam pada itulah, maka terdapat kesan yang kuat bahwa tugas
BPN yang utama adalah penerbitan sertipikat tanah sebagai
bukti penguasaan dan pemilikan tanah yang terkuat dalam
Sistem Hukum Tanah Nasional. Pernah pada tahun 1993-1998,
BPN ditingkatkan menjadi Kantor Menteri Negara Agraria/
BPN, namun citra organisasi ini tetaplah lebih dikenal sebagai
instansi “pemberi sertipikat” tanah, bukan pengemban politik
pertanahan sebagaimana diinginkan UUPA. Apalagi, setelah
memasuki Orde Reformasi tahun 1998, kedudukan Kantor
Menteri Agraria/BPN dikembalikan lagi menjadi BPN.
Dalam perkembangan organisasi yang begitu dinamis,
maka fungsi otoritas pertanahan yang relatif tetap dan menjadi
tugas utama BPN adalah menerbitkan sertipikat sebagai bukti
pemilikan tanah. Kemampuan aparat pertanahan seolah-olah
hanya difokuskan pada administrasi pertanahan dalam arti sempit.
