Page 62 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

48 Oloan Sitorus

D. Pokok-pokok Persoalan yang ditemukan

1. Lemahnya aturan hukum pelaksanaan KT

Kelemahan aturan hukum itu berada pada substansi dan
bentuk hukum atau jenis aturan. Dari segi substansi, materi
muatan aturan yang tersedia belum mampu mengamankan dan
mendorong pelaksanaan KT sebagai kebijakan pertanahan untuk
pemanfaatan ruang sesuai RTRWK/Kab. Ketidakmampuan
aturan hukum yang tersedia saat ini untuk mengamankan
pelaksanaan KT tampak dari ketiadaan solusi terhadap peserta KT

yang menolak sebagai peserta KT di lokasi yang telah ditetapkan
oleh Bupati/Walikota. Padahal, penolakan itu dilakukan tanpa
alasan yang rasional dan masuk akal. Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 tentang KT menyatakan bahwa
KT dapat dilaksanakan apabila minimal 85% dari pemilik tanah
dan/atau yang menguasai tanah di lokasi yang telah ditetapkan
menyatakan persetujuannya. Ketentuan itu menyisakan

pertanyaan mengenai penyelesaian terhadap sebesar 15% yang
belum menyatakan persetujuannya. Kadang-kadang tapak
(site) dari tanah yang tidak mau dijadikan sebagai peserta KT
itu berada pada letak yang strategis, sehingga kalau tidak ikut
ditata akan menjadi penghalang dalam melaksanakan KT secara
keseluruhan. Hal itu mengindikasikan lemahnya aturan hukum
sebagai landasan hukum operasional pelaksanaan KT. 9

9 Oloan Sitorus, dkk, “Konsolidasi Tanah sebagai Restorasi
Kerusakan Wilayah Permukiman Akibat Tsunami di Provinsi
Aceh”, Laporan Penelitian Strategis Dosen STPN, 2009, hlm.
28-29.