Page 79 - Kondisi dan Perubahan Agraria di Ngandagan

Ahmad Nashih Luthfi dkk.
bertanah. Sementara pemilik tanah diwajibkan memba-
yar pajak kepada pemerintah, sedangkan buruhan yang
menggarap tanah itu diwajibkan untuk mengikuti kerigan
4
atau kerja wajib dan ronda. Tanah sawah 45 ubin adalah
tanah komunal, buruhan mendapatkan hak garap secara
turun-temurun. Jenis tanah komunal seperti itu adalah
umum untuk di daerah persawahan Jawa seperti yasan
di Jawa Tengah dan gogolan di Jawa Timur. Tanah-tanah
komunal itu dikenal pula di desa-desa sekitar Ngandagan
yang secara berkala dibagikan kepada para penggarap. 5
Berlangsungnya penataan kembali struktur agraria
desa Ngandagan di tahun 1947 atas inisiatif pemerintah
desa dibawah kepemimpinan Soemotirto. Pada awalnya
kebijakan penataan ulang penguasaan tanah itu men-
dapat dukungan penuh baik dari petani kaya maupun
petani tak bertanah. Banyak penggarap tak bertanah
berasal dari luar desa Ngandagan dan setiap orang luar
desa yang tidak bertanah bisa menggarap tanah buruhan

4 Dewasa ini ronda dan kerja wajib masih berlangsung di Ngan-
dagan. di Dusun Krajan kerigan dilaksanakan pada hari Sabtu, sedang-
kan kerigan di dusun Karangturi berlangsung pada hari Rabu. Ronda
dan kerja wajib dikoordinasi oleh masing-masing kepala dusun.
5 Penguasaan tanah komunal di Indonesia mempunyai bermacam
corak, akan tetapi intinya hak garapnya berada pada masyarakat desa
dengan cara dibagikan dan dimanfaatkan secara bergilir. Untuk hal ini
lihat, Mochammad Tauhid, Masalah Agraria sebagai Masalah
Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, (Yogyakarta: STPN
Press, 2009).

58