Page 171 - Relasi Kuasa: Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan

162 Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto
Batasan strategi pertanahan yang diterapkan oleh Pemerintah
Desa Prigelan memang tidak hanya berada pada ranah bahasa,
melainkan juga berada pada ranah pemahaman dan pemaknaan
oleh masyarakat. Boleh jadi bahasa yang disusun dalam peraturan
desa yang memuat strategi pertanahan tidaklah tepat, tetapi petani
memaknainya dengan tepat (sesuai dengan kepentingan petani).
Dengan kata lain pengalaman empiris akhirnya menjadi penuntun
bagi pemahaman dan pemaknaan oleh petani, sehingga dapat
“menambal” kekurangan redaksional pada peraturan desa.
Ruang lingkup strategi pertanahan yang menjangkau spasial dan
temporal, menjadikan kondisi geografis Desa Prigelan pada waktu
tertentu turut memberi kesan, sehingga turut menentukan konstruksi
makna yang dibangun oleh petani. Konstruksi atas makna strategi
pertanahan oleh petani inilah yang dirancang oleh Pemerintah Desa
Prigelan, agar sesuai dengan makna yang ditawarkan oleh mereka
(Pemerintah Desa Prigelan). Kesan sangat kuat yang ditangkap oleh
petani atas kesungguhan Pemerintah Desa Prigelan di masa lalu
dalam mewujudkan keadilan penguasaan tanah, sangat diikhtiarkan
oleh Pemerintah Desa Prigelan di saat ini. Oleh karena itu, strategi
penguasaan tanah sejak tahun 1947 terus dipertahankan hingga kini
oleh Pemerintah Desa Prigelan, agar dapat terus memberdayakan
para petani yang tidak memiliki tanah sawah.
Upaya mempertahankan tradisi penguasaan tanah hanyalah
salah satu contoh dari cara Pemerintah Desa Prigelan memaknai
strategi pertanahan. Oleh karena strategi pertanahan bertujuan
menciptakan keadilan, kesejhateraan, dan harmoni sosial, maka
Pemerintah Desa Prigelan mempertahankan dan meningkatkan
setiap kebijakan lokal yang telah ada yang nyata-nyata bermanfaat
buat petani. Tahun 1947 yang menjadi tonggak waktu bagi upaya
menciptakan keadilan penguasaan tanah di desa ini, terus diingat