Page 20 - Relasi Kuasa: Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan

Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan 11

atau pembatasan. Marjinalisasi juga dapat difahami sebagai
pembatasan dari partisipasi secara penuh di dalam masyarakat yang
sebagian disebabkan tidak terakomodasinya mereka ke dalam pasar
tenaga kerja. Lebih lanjut Sutaryono (2013:11) menjelaskan, bahwa
marjinalisasi petani dapat difahami sebagai proses pembatasan
petani terhadap penguasaan dan pemilikan alat produksi utama
(lahan pertanian), dan lapangan kerja yang berhubungan dengan
sektor pertanian.
Sementara itu, Elizabeth Walter (2004) menjelaskan, bahwa
marjinalisasi (marginalize) adalah upaya yang dilakukan terhadap
seseorang atau suatu kelompok sehingga orang atau kelompok
tersebut menjadi tidak penting atau tidak mampu berperan.
Relevan dengan yang disampaikan Elizabeth Walter, maka pada
Bab “Menghindarkan Diri Dari Ketermarjinalan”, Sutaryono
menyebutkan perlunya melakukan intervensi. Secara gamblang
Sutaryono (2013:299) menjelaskan, bahwa strategi penguatan akses
bagi petani tidak dapat dilepaskan dari strategi reforma agraria,
karena reforma agraria mencakup penguasaan asset dan penguatan
akses.
Oleh karena itu, ketika strategi pertanahan pemerintah desa
diterapkan, maka strategi tersebut minimal memiliki dua unsur,
yaitu: Pertama, isi strategi pertanahan, yang terdiri dari: (1) strategi
dalam penguasaan dan pemilikan tanah, dan (2) strategi dalam
penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kedua, akomodasi kebutuhan
petani dalam strategi pertanahan, yang terdiri dari: (1) pencapaian
keadilan dan kesejahteraan, dan (2) terwujudnya harmoni sosial dan
prospek keberlanjutan.
Strategi pertanahan pemerintah desa semacam inilah yang
selanjutnya dimaknai oleh pihak-pihak terkait, yang sesuai tujuannya
dapat dimaknai sebagai instrumen untuk memberdayakan petani