Page 21 - Relasi Kuasa: Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan

12 Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto
melalui proses revitalisasi kesadaran agraris, solidaritas agraris,
dan keberdayaan agraris. Saat proses itu berlangsung, maka makna
strategi pertanahan akan diberikan oleh pihak-pihak yang terkait
langsung, yaitu pemerintah desa, gabungan kelompok tani, seluruh
kelompok tani yang ada di desa, dan para petani di desa tersebut.
Strategi pertanahan merupakan sesuatu yang penting bagi
pemerintah desa, karena merupakan wujud fungsi pelayanannya kepada
petani. Ketika pemerintah desa menerapkan strategi pertanahan, maka
ia memiliki peluang untuk menyejahterakan petani. Hal ini penting,
karena petani membutuhkan pengelolaan pertanahan, yang mampu
membangun kesejahteraan, keadilan, dan harmoni sosial. Untuk itu,
pemerintah desa perlu menyusun strategi pertanahan yang berisi
rencana pengelolaan pertanahan. Rencana ini disusun secara realistis,
sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan, dan pemerintah desa
dapat melakukan tindakan yang relevan dengan rencana. Selanjutnya,
agar tindakan pemerintah desa tertata dan terkelola dengan baik,
maka perlu ditetapkan prosedur yang harus ditempuh bagi tindakan
yang berkaitan dengan pengelolaan pertanahan. Akhirnya, untuk
mengantisipasi tindakan yang bertentangan dengan kebutuhan petani,
maka perlu disiapkan prosedur dan tindakan alternatif agar kebutuhan
petani yang terkait dengan pengelolaan pertanahan dapat terpenuhi.
Sebagai bentuk apresiasi atas kebutuhan petani, maka
pengelolaan pertanahan yang ada dalam strategi pertanahan,
meliputi: Pertama, penguasaan tanah, yang berkaitan dengan
wewenang petani untuk mengklaim tanah yang dikelolanya. Kedua,
pemilikan tanah, yang berkaitan dengan penguatan hubungan
hukum petani atas tanah yang dikuasainya. Ketiga, penggunaan
tanah, yang berkaitan dengan kewenangan petani untuk menggarap
sawah, kebun, atau tegalan atas tanah yang dikuasai atau dimilikinya.
Keempat, pemanfaatan tanah, yang berkaitan dengan kewenangan