Page 58 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 58
RaTA: Manual Penilaian Cepat ... 47
dalam dua kecamatan di kabupaten Kapuas: kecamatan
Mantangai dan Kecamatan Timpah. Secara keseluruhan
ada 13 pemukiman di sepanjang sungai Kapuas.
3. Kebijakan dan Regulasi: Dari Masa Lalu ke
Masa Kini
a. Munculnya dan diakuinya hukum adat di
jaman sebelum kolonial dan di jaman
kolonial
Di Kalimantan Tengah, tingkat struktur desa yang
muncul pun mengakui adanya Damang (dewan adat)
sebagai lembaga peradilan adat (Biro Pemerintahan Desa,
1996). Kekuasaan kolonial Belanda datang belakangan
atas sebagian besar wilayah Kalimantan, karena basis
sumber daya yang sedikit itu tidak dianggap layak untuk
dimanfaatkan. Penguasaan atas daerah pantai dan perda-
gangannya pun lebih diutamakan daripada klaim terito-
rial. Di dalam negosiasi Tumbang Anoi tahun 1894 antara
pemerintah kolonial Hindia Belanda dan para penguasa
setempat, ditetapkan bahwa peran Damangpun diperluas
untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi tugas
pemerintahan. Akan tetapi hak penggunaan tanah adat
belum secara eksplisit menjadi bagian dari proses legali-
sasi. Baru tahun 1928, kewenangan adat atas hak penggu-
naan tanah pun diakui oleh pemerintah kolonial.
Menurut pengakuan itu, lembaga adat bisa menge-
luarkan hak guna tanah (surat segel) bagi komunitas
setempat dan rumah tangga yang ada di komunitas itu.
