Page 62 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 62
RaTA: Manual Penilaian Cepat ... 51
bahwa hak penggunaan tanah hanya bisa diakui jika
lembaga adat yang mengatur masyarakat itu masih ada,
dan tidak adanya lembaga itu membuat pemerintah pusat
berhak mengeluarkan hak konsesi. Penelitian ini dan
diberlakukannya Tata Guna Hutan Kesepakatan 1982
menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyebut tanah
hutan Kalimantan Tengah sebagai tanah negara. Di tahun
itu pula, beberapa peraturan dikeluarkan oleh Departe-
men Dalam Negeri (Peraturan Menteri No. 26/1982, ter-
tanggal 13 Mei 1982) dan oleh Direktorat Agraria (Pera-
turan Menteri No. 586/1982, tertanggal 17 Juli 1982),
memerintahkan Gubernur Kalimantan Tengah untuk men-
dukung kesepakatan itu. Kebijakan itu menjadi dasar kuat
bagi perusahaan kayu untuk beroperasi di tanah hutan.
Untuk mendukung operasi perusahaan kayu, bebe-
rapa peraturan dikeluarkan untuk memperkecil hak guna
adat di dalam wilayah konsesi perusahaan kayu, seperti
misalnya Peraturan Pemerintah no. 12/1970 dan Peraturan
Pemerintah no. 28/1985. Usaha untuk membatasi komu-
nitas dalam menggunakan tanah dalam area konsesi hutan
itu juga didukung oleh beberapa keputusan menteri,
seperti Keputusan Menteri Pertanian no. 749/1974 dan
Keputusan Menteri Kehutanan no.194/1986 dan no. 251/
1993. Dalam struktur kekuasaan jaman itu, aturan-aturan
itu menjadi dasar hukum bagi konsesi kayu untuk
mengendalikan aktivitas komunitas adat dan secara
bertahap merampas hak guna tanah mereka (Pramono,
1990). Undang-undang Pokok Agraria 1960 dengan
