Page 66 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat

RaTA: Manual Penilaian Cepat ... 55

rugi yang “adil” bagi kerugian mereka atas hilangnya hak
guna tanah. Dampak proyek tanah gambut sejuta hektar
itu bukan hanya hilangnya mata pencaharian komunitas,
tetapi juga timbulnya ketidakpastian akses dan penggu-
naan berkelanjutan mereka atas hak tanah mereka. Tidak
adanya dasar hukum untuk aktivitas yang ditetapkan
pemerintah itu pun memunculkan masalah nantinya,
ketika tujuan kebijakan pusat bergeser.

d. Proyek Tanah Gambut Sejuta Hektar pada era
kebijakan desentralisasi: era akses terbuka

Setelah kekuasaan Soeharto berakhir, lewat beberapa
keputusan presiden, seperti Keputusan Presiden No. 80/
1998, No. 74/1998, No 133/1998 dan No. 80/1999, maka
pemerintah pusat memutuskan menghentikan proyek
tanah gambut sejuta hektar itu dan menyerahkan hak
kelolanya kepada pemerintah provinsi. Hal itu menjadi
tanda bermulanya periode “otonomi daerah”. Pemerintah
mengeluarkan Undang-undang no. 62/1998, yang mem-
berikan kewenangan atas sejumlah urusan kehutanan
kepada bupati. Ketika kebijakan desentralisasi itu dijalan-
kan tahun 2001, maka pemerintah kabupaten Kapuas pun
segera mengeluarkan sebanyak mungkin konsesi skala
kecil dan mulai memungut pajak dari perusahaan konsesi
hutan. Selama masa itu, bupati dan gubernur pun diijinkan
memberi ijin penebangan hutan per tahun 100 ha dan
konsesi hutan kecil 10.000 ha bagi pemilik lahan pribadi,
komunias dan pemilik hutan adat. Pemerintah kabupaten