Page 67 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat

56 Gamma Galudra, dkk.

Kapuas antara lain juga mulai memungut bea bagi banyak
sekali aktivitas kehutanan, memungut pajak kayu, pajak
ekspor kayu gelondongan dan bea transportasi kayu gelon-
dongan. Area bekas proyek tanah gambut sejuta hektar itu
pun semakin gundul dan mengalami penurunan kualitas
hutan akibat kebijakan-kebijakan itu, sekitar 41 konsesi kecil
sekarang beroperasi di area bekas proyek gambut itu.
Karena adanya banyak kritik pedas atas terjadinya
penggundulan hutan dan pembalakan liar itu, maka pada
bulan Februari 2002, kementerian kehutanan menghapus
kewenangan kabupaten untuk menangani ijin konsesi
skala kecil. Beberapa aturan baru pun dikeluarkan oleh
pemerintah pusat, seperti Keputusan Menteri Kehutanan
no. 6886/2002, No. P.03/2005 dan No. P.07/2005. Aturan-
aturan itu mengembalikan kewenangan kepada
Kementerian Kehutanan untuk mengeluarkan konsesi hu-
tan. Tetapi tidak satupun aturan itu menyebut persoalan
pengelolaan area bekas proyek gambut sejuta hektar,
terutama menyangkut masalah pembagian hak.
Tahun 2003, sebuah peraturan pemerintah provinsi
no. 8/2003 dikeluarkan oleh Bappeda sebagai dasar hu-
kum bagi aktivitas pemerintah kabupaten untuk meng-
gunakan dan membagi-bagikan area hutan untuk kebun
kelapa sawit dan pertambangan. Setelah pemerintah
menghapuskan kewenangan kabupaten untuk memberi-
kan ijin konsesi skala kecil, maka pemerintah kabupaten
pun mengeluarkan bermacam aturan untuk meng-
eksploitasi area tanah yang berhutan. Sekitar 369.000 ha