Page 72 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat

RaTA: Manual Penilaian Cepat ... 61

sebelum beroperasi, tetapi pemerintah kabupaten mau-
pun pemegang konsesi tidak mentaati keputusan itu. Jelas
kebijakan yang membuat pemerintah pusat memegang
lagi kewenangan itu dan yang menghapus hak alokasi
pemerintah setempat atas area bekas proyek tanah gam-
but sejuta hektar itu tidak memecahkan masalah-masalah
yang terkait dengan banyak sekali klaim sengketa yang
ada, tetapi malah memperparah situasi.

4. Dampak Kebijakan di Lapangan

a. Sejernih lumpur: jadi, siapa yang mengatur
tanah?
Bahasan tentang lahan gambut yang diatur dengan
kebijakan-kebijakan yang tidak efektif itu bisa menun-
jukkan bahwa area gambut itu bukan hanya merupakan
area penghasil CO2 yang besar, tetapi juga merupakan
titik api konflik segitiga antara aktor komunitas setempat,
aktor pemerintah setempat dan aktor pemerintah pusat.
Dalam sejarahnya, perbenturan di antara kebijakan dan
lembaga itu pernah mengubah sistem penguasaan tanah
pra kolonial menjadi sebuah ketidakpastian penguasaan
tanah tingkat tinggi untuk semua aktor di area bekas pro-
yek tanah gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah.
Dampak yang sekarang dirasakan akibat terjadinya peru-
bahan kebijakan itu adalah adanya kebingungan tentang
siapa yang sesungguhnya mengatur tanah dan siapa yang
berwenang untuk mengeluarkan hak atas tanah. Jika usa-
ha untuk mengurangi oksidasi lahan gambut itu sungguh