Page 75 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 75
64 Gamma Galudra, dkk.
oleh para pembuat kebijakan di pemerintah setempat
(kabupaten dan provinsi) dan juga di tingkat pemerintah
pusat. Tahun 1999, pemerintah menyerahkan bekas
proyek tanah gambut sejuta hektar itu kepada pemerintah
provinsi. Pemerintah provinsi pun menggunakan kewe-
nangan itu untuk membagi-bagikan area itu untuk kon-
sesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Tetapi
kemudian pemerintah pusat mengambil alih lagi kewe-
nangan itu di tahun 2007. Kebingungan pun semakin
parah, karena sebagian besar area itu telah dialokasikan
oleh pemerintah setempat untuk konsesi pertambangan
dan kelapa sawit sejak tahun 2004, dan beberapa area
sudah beroperasi aktif. Lalu tahun 2008 pemerintah pusat
mengalokasikan tanah itu untuk tujuan konservasi dan
rehabilitasi. Hingga sekarang, masih ada ketidakpastian
besar tentang cara terbaik untuk menghilangkan ke-
bingungan tentang pengelolaan dan alokasi hak.
b. Konflik dan sengketa tanah yang terjadi
Dampak utama bermacam interpretasi dan kebijakan
yang saling berbenturan itu adalah terjadinya konflik dan
munculnya sengketa klaim penguasaan tanah yang terjadi
di antara komunitas dan di dalam komunitas yang bermu-
kim di area bekas proyek gambut sejuta hektar. Akibatnya,
konflik dan sengketa klaim itu berdampak pada sistem
penguasaan tanah dan menyebabkan ketidakpastian
penguasaan tanah.
Tahun 2004 sebuah perusahaan perkebunan sawit
