Page 71 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 71
60 Gamma Galudra, dkk.
Untuk mencegah agar kepentingan-kepentingan itu
jangan sampai meluas, pada Juli 2008, pemerintah provin-
si mengedarkan sebuah nota bagi semua dinas provinsi
dan kabupaten yang memerintahkan mereka untuk tidak
memproses tiap permohonan sertifikat atau hak hingga
alokasi penggunaan tanah di Kalimantan Tengah yang
saling berbenturan itu selesai. Meskipun sebagian besar
konsesi perkebunan sawit memang menunggu proses
selesainya sertifikat tanah mereka, tetapi nota itu tidak
automatis menghentikan konsesi itu untuk beroperasi
penuh.
Menurut kebijakan nasional itu, pemerintah kabu-
paten harus menghapuskan beberapa ijin konsesi
perkebunan sawit (Keputusan Pemerintah Kabupaten
Kapuas no. 89/2009). Itu adalah sebuah tindakan yang
didukung oleh pemerintah provinsi (Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah no. 525/05/EK, tertanggal
20 Januari 2009). Akan tetapi tidak semua konsesi
dibatalkan. Penutupan aktivitas operasional konsesi
perkebunan sawit akan menjadi tugas bagi pemerintah
kabupaten karena banyak konsesi itu sudah mendapatkan
arahan lokasi dan ijin pembukaan lahan jauh sebelum
Perda provinsi itu diedarkan.
Ironisnya, sedikit sekali konsesi yang dilengkapi oleh
analisis dampak lingkungan untuk memenuhi syarat
hukum selanjutnya. Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup no. 5/2001 mengharuskan tiap pemegang konsesi
untuk mengadakan analisis dampak lingkungan itu
