Page 68 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat

RaTA: Manual Penilaian Cepat ... 57

area bekas proyek tanah gambut sejuta hektar itu pun
dijadikan konsesi perkebunan sawit, sementara 41.536
dialokasikan untuk konsesi tambang (BP KAPET DAS
KAKAB, 2009). Menariknya, kedua ijin itu tumpang tindih
sehingga menimbulkan kebingungan bagi pemegang ijin.
Kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat
untuk mengeksploitasi area bekas proyek tanah gambut
sejuta hektar itu bertentangan dengan kebijakan peme-
rintah pusat. Kenyataannya pemerintah kabupaten itu
mengaku memiliki dukungan ilmiah untuk kebijakannya
itu. Berdasarkan penelitian Dinas Penelitian dan Pengem-
bangan Pertanian 1998, sekitar 327.853 ha area bekas
proyek tanah gambut sejuta hektar itu dianggap cocok
untuk perkebunan sawit, dan 345.340 ha cocok untuk karet
(Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 1998).
Era setelah proyek tanah gambut sejuta hektar itu
juga menjadi awal munculnya pengakuan atas lembaga
adat. Pemerintah kabupaten mengesahkan peraturan
pemerintah kabupaten Kapuas no. 14/1998 yang mengakui
adanya lembaga kadamangan dan memberikan peran
pengelolaan bagi lembaga adat. Tetapi aturan itu tidak
berisi pasal yang menjelaskan hak penggunaan tanah
adat. Tahun 1998, pemerintah provinsi Kalimantan
Tengah pun mengeluarkan pernyataan yang mengatakan
bahwa tanah sejauh lima kilometer dari tepi sungai harus
diberikan kepada komunitas menurut hak penggunaan
tanah adat, meskipun pernyataannya itu tidak memiliki
dasar hukum. Karenanya tidak jelas perlindungan sejauh