Page 65 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat

54 Gamma Galudra, dkk.

tidak berdasar pada realitas di lapangan.
Antara tahun 1997 dan 1999, banyak demonstrasi
dilakukan oleh komunitas, menuntut pemerintah untuk
memberi ganti rugi atas tanah mereka dan untuk meng-
hormati dan mengembalikan hak tanah mereka. Tahun 2001
pemerintah Kabupaten Kapuas mengeluarkan sebuah
Keputusan Bupati No. 17/580.1/BPN.42.2001a yang meme-
rintahkan kantor pertanahan kabupaten dan beberapa
kantor pemerintah untuk mendaftar hak guna lahan
komunitas yang sudah digunakan oleh proyek tanah gambut
sejuta hektar itu dan memberi wewenang kepada dinas-
dinas itu untuk memberikan ganti rugi yang “adil” bagi
kerugian tanah mereka. Akan tetapi pemerintah hanya
mendaftar dan mengganti rugi area 90 meter untuk kebun
komunitas dan 150 meter untuk beje/tatas/handil di ping-
gir saluran air proyek tanah gambut sejuta hektar (Yayasan
Petak Danum, 2002). Kebijakan itu jelas mengecewakan
komunitas setempat yang bertahun-tahun menggunakan
tanah jauh lebih luas daripada itu, terutama ketika Badan
Pertanahan Nasional tahun 2003 mengakui penggunaan
tanah komunitas dan luas tanah mereka yang lebih luas
daripada tanah ganti rugi.
Proses inventarisasi itu terbukti sulit karena banyak
batas alam yang digunakan untuk menandai batas wilayah
hak guna tanah komunitas telah dilenyapkan oleh kerja
konstruksi proyek tanah gambut sejuta hektar itu. Konflik
terkait persoalan itu pun belum terselesaikan dan banyak
komunitas menuntut agar pemerintah memberikan ganti