Page 63 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat

52 Gamma Galudra, dkk.

bermacam kesepakatannya pun dianggap ketinggalan
jaman, tetapi belum secara formal dihapus.
Tahun 1984, menteri dalam negeri mengeluarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 539/5707/SJ yang
menghapus kewenangan kepala desa dan camat untuk
memberikan surat keterangan tanah kepada komunitas
setempat. Sehingga, komunitas itu pun tidak lagi memiliki
perlindungan hukum atas hak guna tanah historis mereka
dan tanah mereka pun semakin banyak jatuh dalam keku-
asaan konsesi hutan dan semakin banyak area konsesi
yang memakan area guna tanah komunitas.
Banyak area suci dan area komunal diduduki oleh
perusahaan kayu dan kemudian diubah menjadi kepemi-
likan pribadi sehingga banyak komunitas setempat
membuka hutan menurut hak handil dan tatas. Jadi
dampak besar konsesi hutan itu adalah lenyapnya hak
suci dan hak komunal atas area tertentu dan diubahnya
hak itu menjadi hak privat. Peran negara dalam mengubah
hak milik dan relasi milik itu jelas sekali. Apa yang kita
temukan lewat berbagai klaim itu adalah kompleksnya
dinamika yang terjadi seiring bergulirnya waktu dan
adanya relasi sosial yang terus berubah sebagai kekuatan
proaktif dan kekuatan reaktif terhadap dinamika internal
dan aksi eksternal, terutama aksi negara dan perusahaan.
Di akhir tahun 1995, pemerintah mengalokasikan tanah
hutan 715.945 ha di area penelitian itu kepada 12 konsesi
hutan (Dinas Kehutanan Daerah Kalimantan Tengah,
1995).