Page 61 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 61
50 Gamma Galudra, dkk.
undang pertanahan negara. Munculnya Orde Baru tahun
1965 menimbulkan beralihnya kekuasaan pemerintah pusat.
b. Munculnya konsesi hutan dan runtuhnya
hukum adat
Selama pemerintahan Soeharto (1965-1998), peme-
rintah mengeluarkan banyak ijin untuk perusahaan
internasional maupun perusahaan nasional untuk meng-
eksploitasi tanah hutan, meskipun ada persoalan yang
belum selesai tentang bagaimana pemerintah meman-
dang hak penggunaan tanah adat yang tercantum pada
undang-undang negara. Sebuah studi yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Urusan Agraria tahun 1970-an meneliti
adanya hak penggunaan tanah adat di Kalimantan
Tengah, dan menyatakan bahwa lembaga adat telah
semakin lemah. Akhirnya, pernyataan itu menunjukkan
bahwa penggunaan tanah oleh komunitas yang ada itu
tidak bisa diakui sebagai hak guna tanah (Abdurrahman,
1996). Di paruh kedua tahun 1970-an, pemerintah menge-
luarkan Undang-undang no. 5/1979, yang kemudian meng-
hapus proses tradisional dan mengganti peran Damang
sebagai pemimpin komunitas dengan kepala desa yang
dipilih oleh pemerintah. Undang-undang baru itu meng-
hancurkan sistem hukum dan pembuatan keputusan adat,
dan merongrong kepercayaan orang atas lembaga adat.
Beberapa akademisi menentang penafsiran itu
(Abdurrahman, 1996; Mahadi, 1978; Yanmarto 1997), teta-
pi pemerintah tetap bersikukuh dengan pendapat mereka
