Page 78 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 78

RaTA: Manual Penilaian Cepat ...  67

              pang tindih. Konflik antar desa pun terjadi karena hak
              yang dikeluarkan oleh kepala desa itu tidak memperhitung-
              kan batas desa. Persoalan hak yang belum selesai dan diper-
              sengketakan itu bisa menjadi penghalang bagi skema REDD.
                  Meskipun hak adat diakui oleh pemerintah setempat,
              tetapi pengakuan itu tidak memberi perlindungan hukum
              bagi komunitas. Konsesi perkebunan sawit telah meng-
              gunakan beberapa area lahan tanpa persetujuan komu-
              nitas. Konflik pun terjadi di banyak tempat. Hak adat
              juga belum dicakup dalam proses perencanaan spasial
              provinsi, sehingga banyak konsesi perkebunan sawit ber-
              operasi dalam keadaan berbenturan dengan hak guna
              tanah adat. Hak adat juga tidak dimasukkan dalam proses
              perencanaan spasial provinsi karena tidak ada pengkuan
              pemerintah atas hak itu. Pemerintah gagal mengakui hak
              adat kolektif dari kaum adat atas hutan yang mereka warisi
              dari leluhur mereka, atau pemerintah hanya mengakui
              sedikit sekali tanah tradisi mereka, dan menetapkan hutan
              lain sebagai “tanah negara”.
                  Kebingungan terkait hak tanah juga terjadi di antara
              para pembuat kebijakan. Pemerintah setempat dan
              pemerintah pusat pun masih berselisih tentang bagai-
              mana mengunakan area bekas proyek tanah gambut
              sejuta hektar itu. Pemerintah setempat mengatakan
              bahwa mereka ingin menggunakan area itu untuk tujuan
              pembangunan dengan mengundang perusahaan tambang
              dan konsesi kelapa sawit ke area itu dan mereka juga
              memberikan perlindungan hukum untuk konsesi itu agar
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83