Page 83 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 83
72 Gamma Galudra, dkk.
tas dan pembuat kebijakan.
Selama jaman kekuasaan Orde Baru, antara tahun
1967 hingga 1997, preservasti tetap menjadi pembicaraan
dominan untuk pengelolaan area terlindung. Tahun 1979,
dengan menggunakan pemetakan hutan yang dilakukan
oleh pemerintah Belanda, maka pemerintah Indonesia
pun menyatakan Gunung Halimun sebagai sebuah suaka
alam, dengan area seluas 40.000 ha. Ketetapan itu diber-
lakukan dengan Keputusan Menteri Kehutanan no. 40/
1979 (Ryadisoetrisno, 1992). Akan tetapi luas area suaka
alam itu pun mengecil hingga kurang dari 38.000 ha akibat
protes yang dilancarkan oleh Perum Perhutani (sebuah
konsesi perusahaan kayu gelondongan milik negara) (arsip
Badan Planologi, tidak diterbitkan)
Pada bulan Februari 1992, pemerintah memutuskan
untuk mengubah area itu menjadi sebuah taman nasional.
Status yang berubah itu sesungguhnya tidak mengako-
modasi persoalan konservasi koridor hutan Halimun
Salak. Kaum konservasionis khawatir bahwa koridor hutan
itu akan terdegradasi dan terdeforestasi akibat adanya
aktivitas penebangan kayu dan penyerobotan tanah yang
dilakukan oleh komunitas, sehingga banyak spesies makh-
luk hidup terlindungi pun terancam. Kekhawatiran mereka
itu pun terbukti. Di bawah manajemen Perum Perhutani
koridor itu kehilangan 50% dari hutannya, merosot dari
666.508 ha menjadi hanya 347.523 ha dalam waktu 11
tahun dari 1990 hingga 2001.
Baru setelah terjadinya beberapa bencana alam,
