Page 86 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 86
RaTA: Manual Penilaian Cepat ... 75
lain pun menjadi tidak terlindungi dalam kaitannya
dengan hukum. Tetapi informasi itu menyesatkan.
Tabel 7. Hutan-hutan yang terdaftar oleh
pemerintah kolonial Belanda (1905-1930) di area
Gunung Halimun-Salak
No Hutan yang Keputusan Pemerintah Tanggal pemetakan Luas (ha)
terdaftar final
1 Jasinga I Keputusan 13 Juli 1934 5.800
Pemerintah No 14/1927
2 Jasinga II Keputusan 23 Mei 1934/14 2.865
Pemerintah No 14/1927 September 1939
3 Nanggung Direktorat Pertanian 28 Maret 1934 -
No 3613/1930
4 Salak Utara Keputusan 1 Maret 1926 -
Pemerintah No 17/1925
5 Salak Staatsblad 562/1911 1 Agustus 1906 -
6 Halimun Staatsblad 42/1905 17 September 1914 -
7 Sanggabuana Keputusan 4 Januari 1933 4.568
Utara Pemerintah No 6/1915
8 Sanggabuana Keputusan 30 September 1924/ 30.023
Selatan Pemerintah No 6/1915 11 November 1935
9 Bongkok Keputusan 9 Oktober 1919 6.646
Pemerintah No 6/1915
Sumber: Arsip Perum Perhutani Unit III Jawa Barat-Banten
Kenyataannya, berdasarkan arsip Perum Perhutani
itu, sebagian besar area Gunung Halimun-Salak sudah
ditetapkan, memiliki garis batas dan dipetak-petakkan
selama jaman pemerintah kolonial Belanda (lihat Tabel
7). Proses pemetakan yang sudah selesai itu menjadi dasar
hukum bagi pemerintah kolonial Belanda untuk mene-
tapkan sebagian besar area Gunung Halimun Salak itu
sebagai wilayah hutan negara berdasarkan Undang-un-
dang Kehutanan 1927 dan Peraturan Pemerintah 1932. Jadi
