Page 88 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 88
RaTA: Manual Penilaian Cepat ... 77
kenyataan itu digunakan oleh Departemen Kehutanan
sebagai dasar hukum untuk klaim atas penetapan
Halimun-Salak. Gagasan untuk mempetak-petakkan ulang
taman nasional itu sebagai sebuah penyelesaian konflik
tanah alternatif pun ditolak oleh Departemen Kehutanan,
hanya karena semua zona hutan negara di area Gunung
Halimun-Salak itu telah didaftar selama pemerintahan
kolonial Belanda dan kemudian dipetak-petakkan selama
jaman kemerdekaan, sehingga tidak bisa dipetak-petakkan
lagi (Galudra, 2005; Galudra dll., 2005a; Galudra dll.,
2005b).
b. Klaim legal orang lokal atas penetapan
Gunung Halimun-Salak sebagai Taman Nasional
Sekitar 343 kampung berada di dalam atau di seke-
liling area yang ditetapkan sebagai taman nasional (JICA,
2006). Ada beberapa masalah terkait dengan orang
setempat yang menggunakan area hutan taman nasional
itu misalnya untuk mengambil hasil hutan non kayu
(rotan, kayu, dll.), untuk menebang pohon dan mengubah
area hutan itu dengan aktivitas bertani dan menambang
(Galudra, 2003a; Galudra, 2003b). Tetapi tidak ada penye-
lesaian atas klaim hukum atas tanah yang diajukan oleh
orang setempat.
Beberapa klaim hukum yang ditemukan dari orang
setempat itu tidak berakar pada aspek hukum tetapi ter-
kait dengan interaksi sosial kultural orang setempat itu
dengan hutan. Para peladang berpindah mengklaim tanah
