Page 85 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat

74 Gamma Galudra, dkk.

3. Apa yang Terpendam di Bawah Sana? Sengketa
atas Akses Hutan dan Kepemilikan Hutan

a. Klaim legal Departemen Kehutanan atas
penetapan Gunung Halimun-Salak sebagai
Taman Nasional
Pertama-tama, dasar klaim legal Departemen Kehu-
tanan untuk mendapatkan area Gunung Halimun-Salak
itu tidak pasti. Sebelumnya, fungsi hidrologis dan keka-
yaan hayati menjadi alasan yang mendorong ditetap-
kannya Gunung Halimun-Salak menjadi taman nasional,
tetapi klaim itu hanya didasarkan pada argumen ilmiah
dan argumen politik dan bukannya didasarkan pada klaim
hukum. Keputusan Menteri 195/2003 dan Keputusan
Menteri 419/1999 menegaskan bahwa area Gunung
Halimun-Salak yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat
dan Provinsi Banten itu adalah area hutan. Meskipun dua
keputusan itu merupakan dasar hukum yang bisa diguna-
kan oleh Departemen Kehutanan, tetapi keputusan lain
(Keputusan Menteri 175/2003) mengharuskan pemerintah
pusat dan daerah untuk mempetak-petakkan area
Gunung Halimun Salak, sebelum ditetapkan sebagai zona
hutan negara.
Mendesaknya keputusan menteri itu membuat bebe-
rapa dinas pemerintah dan LSM meyakini bahwa area
itu sudah dibatasi dan dipetak-petakkan (WG-T, 2005).
Bahkan Departemen Kehutanan mempercayai bahwa
hanya 68 km dari 539 km batas taman nasional yang baru
ditetapkan itu sudah digariskan batasnya, sehingga batas