Page 87 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 87
76 Gamma Galudra, dkk.
menurut struktur hukumnya, zona hutan negara itu masih
terlindung hingga sekarang.
Selama masa pendudukan Jepang, beberapa kebi-
jakan warisan pemerintah kolonial Belanda masih dijalan-
kan, seperti halnya juga area Gunung Halimun-Salak.
Berdasarkan Keputusan Pemerintah 4/1942, pemerintah
Jepang memperluas area hutan negara Gunung Halimun-
Salak dengan menghutankan lagi 91 ha pemukiman or-
ang setempat dan 370,7 ha perkebunan swasta di Kabu-
paten Lebak.
Warisan kebijakan kolonial Belanda itu masih berlaku
hingga setelah kemerdekaan. Kementerian Pertanian
tahun 1954 mengeluarkan Keputusan Menteri no. 92 yang
menetapkan bahwa 68.000 ha tanah di Jawa yang sudah
ditinggalkan pemiliknya sebagai tanah perkebunan swasta
termasuk area Gunung Halimun-Salak untuk dijadikan
area hutan negara. Sekitar 14.562 ha perkebunan swasta
telah dipetak-petakkan sejak tahun itu. Dua penetapan
dua area hutan negara untuk mengidentifikasi perke-
bunan swasta di area Gunung Halimun-Salak itu dilaku-
kan tahun 1967 dan 1992. Totalnya, sekitar 419 ha perke-
bunan swasta juga dipetak-petakkan pada periode itu.
Bisa disimpulkan bahwa hingga sekarang, dari 1280
km batas yang ada, hampir 1170 batas area Halimun-Salak
sudah digariskan dan dipetak-petakkan sejak jaman
pemerintah Belanda. Dalam petak-petak itu, tanah yang
menjadi milik banyak komunitas setempat dan perke-
bunan pun dikeluarkan dari tanah hutan. Karenanya,
