Page 91 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 91
80 Gamma Galudra, dkk.
atas Gunung Halimun-Salak dan sumber dayanya. Di
tahun 2008, bupati Lebak mengajukan kasusnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat terkait persoalan penguasaan
tanah Gunung Halimun-Salak. Dia meminta dikeluar-
kannya 15.000 hektar tanah taman nasional di kabupaten
Lebak untuk pertambangan, perkebunan dan pem-
bangunan infrastruktur. Pihak yang berwenang atas taman
nasional itu khawatir bahwa permintaan itu akan me-
nimbulkan dampak ekologis dan hidrologis serius, terma-
suk lenyapnya bagian penting habitat hutan bagi spesies
yang terancam punah.
Beberapa pihak lain khawatir bahwa permintaan bu-
pati itu akan memperkecil area hutan di Provinsi Banten
hinga 186.000 ha (22,7). Penyempitan itu akan berten-
tangan dengan usaha untuk menyelamatkan hutan yang
masih tersisa di Jawa, yang menurut Undang-undang
Kehutanan tahun 1999 (berdasarkan penilaian kapasitas
muat atas pulau Jawa) harus setidaknya meliputi 30%.
Jika klaim itu dikabulkan maka tutupan hutan di Jawa
hanya akan tinggal 17,2%.
Klaim bupati Lebak itu didasarkan pada penggunaan
area itu pada jaman dulu yang telah digunakan sebagai
aktivitas pertambangan. Sejak tahun 1936, area seluas
8.000 ha telah digunakan oleh pemerintah kolonial Belan-
da untuk aktivitas tambang, sebelum ditutup tahun 1991
karena hasil tambang emasnya sudah terlalu kecil. Tetapi
area itu masih dikuasai oleh perusahaan tambang (PT
Aneka Tambang), berdasarkan Undang-undang no. 91
