Page 96 - RATA: Manual Menilai Konflik Tenurial secara Cepat
P. 96
RaTA: Manual Penilaian Cepat ... 85
pengubahan hutan itu didasari klaim para penduduk desa
bahwa area itu dulu merupakan milik para leluhur mereka
yang menjalankan peladangan berpindah, sebelum di-
ubah menjadi bagian wilayah hutan negara oleh peme-
rintah kolonial Belanda (Baplan-Dephut, tidak dipub-
likasikan). Sebuah penelitian serupa mendapati situasi
yang sejenis (Galudra dll., 2005b), juga sebelum jaman
Reformasi (Nurhawan dll., 2006). Pemerintah sekarang
nampaknya tidak sadar akan adanya bukti sejarah dan
harus memecahkan persoalan hukum terkait klaim-klaim
itu, sebelum menetapkan area itu menjadi taman nasio-
nal.
5. Kesimpulan
Dalam esensinya, definisi kepemilikan tanah hutan
dan proses pemetakan hutan yang didasarkan pada regu-
lasi kolonial Belanda pun telah menjadi perkara sengketa
tanah di area Gunung Halimun-Salak. Pemerintah seka-
rang nampaknya tidak sadar akan kondisi itu dan lebih
memilih untuk melanjutkan kebijakan pemerintah kolo-
nial Belanda, juga dengan memperluas regulasi kolonial
terkait hutan, sebab kebijakan Belanda itu sudah siap
untuk dijadikan dasar untuk ekspansi atau konsolidasi
kontrol pemerintah atas area Gunung Halimun-Salak.
Karenanya, ketika pemerintah menyatakan area Gunung
Halimun-Salak sebagai taman nasional berdasarkan
proses pemetakan yang dilakukan oleh penguasa kolonial
Belanda, maka beberapa aktor pun menolaknya.
